Masa Pemerintahan SBY

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1

MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ilmu Pengetahuan Sosial 1

Dosen Pengampu: Dhiniaty Gularso, M.Pd.

Disusun oleh :

Nurhayati                                12144600084

Atika Maulyta                         12144600087

Wahyu Riyanto                       12144600089

Nining Purwaningsih              12144600104

Rahmanto Budi P                   12144600106

Dita Dianthy                           12144600118

PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat  Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah IPS 1 yang membahas “MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO” ini tepat pada waktunya.

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan ilham serta kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu, Ibu Dhiniaty Gularso, M. Pd., yang telah membimbing dalam menyelesaikan penyusunan makalah ini, orang tua, teman-teman, dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi terselesainya makalah ini.

Besar harapan kami makalah ini dapat berkontribusi menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Tak ada gading yang tak retak. Sedianya memberikan kritik dan saran yang membangun guna sebagai pijakan terciptanya makalah yang lebih baik di kemudian hari.

Yogyakarta, 18 Desember 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................           i

DAFTAR ISI.....................................................................................             ii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang..................................................................            1

B.     Rumusan Masalah.............................................................            1

C.     Tujuan...............................................................................            2

D.    Manfaat............................................................................             4

BAB II MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN                                                   SUSILO BAMBANG  YUDHOYONO

A.    Pengertian Media Audio Visual.......................................                        3

B.     Manfaat Media Audio Visual............................................           4

C.     Klasifikasi Media Audio Visual........................................           4

D.    Kelemahan dan Kelebihan Media Audio Visual..............            15

E.     Pengertian Media Animasi...........................................................             16

F.      Manfaat Media Animasi..............................................................             17

G.    Klasifikasi Media Animasi..........................................................              18

H.    Kelemahan dan Kelebihan Media Animasi................................              24

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan....................................................................................           25

B.     Saran..............................................................................................           25

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................

 BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan NKRI pasca jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi. Terpilihnya SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla (JK) yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah masa pemerintahan SBY-JK di era reformasi?

2.      Bagaimanakah masa pemerintahan SBY-Boediono di era reformasi?

3.      Bagaimanakah  keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi pada masa kepemimpinan Presiden SBY?

C.     Tujuan

1.      Mengetahui tentang masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden JK

2.      Mengetahui tentang masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Boediono di era reformasi.

3.      Megetahui keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi pada masa kepemimpinan Presiden SBY di era reformasi.

D.    Manfaat

1.      Meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan Indonesia di era reformasi bersama SBY-JK dan SBY-Boediono  yang dilihat dari berbagai aspek.

2.      Makalah ini dapat digunakan sebagai acuan agar kita dapat ikut serta dalam mengikuti perkembangan pemerintahan sehingga dapat memupuk rasa cinta tanah air Indonesia.

3.      Meningkatkan pengetahuan tentang keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden SBY di era reformasi sehingga dapat melahirkan generasi yang lebih cerdas guna mampu meneruskan dan menyetir pemerintahan Indonesia.

BAB II

MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

A.    Masa Pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden JK

Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi: 1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai. 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Politik Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkann ya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari.

Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami kenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyak menerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh, Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuat pemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuat perekonomian negara.

Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikandengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur.

B.     Masa Pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Boediono

Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

 Misi: Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, seta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan dekratis. 1) Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.

3) Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. 4) Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. 5) Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentukKabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

C.     Masa Kepemimpinan Presiden SBY di era reformasi

Setelah memenangkan pemilu secara langsung SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinanya SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagi gebrakannya salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body untuk memberantas korupsi yakni KPK.

Dalam masa jabatannya yang pertama SBY berhasil mencapai beberapa kemajuan diantaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional. Dengan keberhasilan ini pula ia kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu ditahun 2009 dengan wakil presiden yang berbeda bila pada masa pertamanya Jusuf  Kalla merupakan seorang bersal dari parpol namun kini bersama Boediono yang seorang profesional ekonomi.

Di masa pemerintahanya yang kedua ini dan masih berjalan hingga kini mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menaggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membinggungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya sampai sekarang mulai dari kasus pimpinan KPK, Mafia hukum, serta politisasi diberbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitaraan.

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain. Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif, sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Sektor pendidikan juga digagas dengan baik oleh SBY. Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengok fasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hal ini semakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesia yang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi. Kepemimpinan SBY dilihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi sebagai berikut:

1.      Politik

Politik di zaman SBY dapat terlihat dalam masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara Indonesia. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam kasus TKI di luar negeri. Perselisihan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus- kasus tertentu seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.

Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non- fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pemerintahan SBY di masa 2009-2014.

Dalam masa pemerintahan SBY khususnya ­­­­bidang politik luar negeri, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, beberapa permasalahan bilateral mengenai perbatasan menunjukkan kemajuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya instruksi Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan perbatasan dengan beberapa negara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, masalah perbatasan dengan beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura sedang dipercepat proses perundingannya pada tahun ini. Meski Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyatakan tidak bersedia mengemukakan batas waktu, namun pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, proses perundingan batas negara juga tengah diselesaikan dengan Vietnam, Filipina, Papua Nugini dan Australia.

Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat

Kelebihan bidang Politik :

a.       Dalam pendidikan, SBY menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

b.      Mempunyai kekuatan diplomasi yang baik

Kekurangan bidang politik :

a.       Terjadi banyak konflik dengan Negara tetangga

b.      Politik luar negeri Indonesia semakin tidak jelas

c.       Banyak permasalahan bilateral mengenai batas Negara

2.      Ekonomi

Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5% pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17% dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada.

Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6% Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.

Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 7,15% atau Februari 2004 yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.

Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik) Harga 2004 2009 Catatan Minyak Mentah Dunia. Harga hampir barel 40 45 sama Premium Rp 1810 Rp 4500 Naik 249% Minyak Solar Rp 1890 Rp 4500 Naik 238% Minyak Tanah Rp 700 Rp 2500 Naik 370% 16 17. Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter).

Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.

Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004- 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Jumlah Penduduk Miskin Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 % pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1 % pada tahun 2009.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI. Koalisi terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M) Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal Pusat Telaah dan Informasi Regional Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan Publish What You Pay Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 % dalam lima tahun terakhir

Kelebihan bidang ekonomi :

a.       Kondisi perekonomian yang semakin membaik

b.      SBY Pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK dan juga secara konsisten memberantas Korupsi

c.       Ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi

Kekurangan bidang ekonomi :

a.       Banyak kasus-kasus yang tiba-tiba menghilang dan belum terselesaikan contohnya kasus Bank Century

b.      Pada pemerintahan SBY-JK jumlah utang Indonesia meningkat tajam

c.       Pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.

d.      Tingginya angka inflasi

3.      Sosial

Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.

Kelebihan bidang sosial :

a.       Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh

b.      Dalam pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi

c.       SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional

Kekurangan bidang sosial :

a.       Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu

b.      Arus urbanisasi semakin marak

c.       Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar

4.      Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut: Klaim Batik Jawa Oleh Adidas, Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia, Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia, Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia, Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda, Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda, Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda, Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing, Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia, Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia, Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia, Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika, Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd, Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia, Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda, Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang, Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia, Kain Ulos oleh Malaysia Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia, Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia. Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

Kelebihan bidang budaya :

a.     Mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia

Kekurangan bidang budaya :

a.       Banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain

5.      Pertahanan dan Keamanan

Dalam masa pemerintahan SBY, pertahanan dan keamanan sudah baik. Namun pada pemerintahannya, banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Misal, Amrozi, Imam samudera. Namun, dengan kerja keras dan bantuan dari pemerintah misal Densus 88, terorisme mampu dibasmi. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti secara cermat karena dengan peningkatan anggaran pertahanan diharapkan semakin memperbaiki penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

Kekayaan Angkatan Bersenjata RI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan mem­perjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pem­binaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata RI dalam kemanunggalannya dengan rakyat, mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Di samping itu, operasi Bakti ABRI merupakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada masyarakat.

Kelebihan bidang pertahanan dan keamanan :

a.       Pemberantasan Terorisme,dengan membentuk pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88)

b.      Anggaran pertahanan Indonesia ditingkatkan secara signifikan

Kekurangan bidang pertahanan dan keamanan :

a.       Banyak teroris yang masuk ke Indonesia, seperti Amrozi dan Imam Samudra

6.         Ideologi

Pada masa ini ideologi yang digunakan adalah Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Artinya Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono selalu menekankan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup. Dengan sifatnya yang seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi zaman.

Pancasila bukan doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, working ideology, sehingga mampu mengatasi dimensi ruang dan waktu.

Dalam kaitannya sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila penting untuk direvitalisasi agar dapat menjawab tantangan Indonesia pada masa kini. Namun, upaya merevitalisasi Pancasila harus dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan tak menjadi sesuatu yang kontraproduktif.

Presiden telah memberi instruksi kepada Menteri Pendidikan Nasional dan menteri terkait lain agar menggelar edukasi nilai-nilai Pancasila dengan metode yang paling efektif, entah itu lewat ekstrakurikuler atau wahana seni budaya lain.

Kelebihan bidang ideologi :

a.    Ideologi yang digunakan mampu menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya

Kekurangan bidang ideologi :

a.       Ideologi pancasila belum sepenuhnya diamalkan dengan baik

Pada masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa SBY:

o   Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

o   Konversi minyak tanah ke gas.

o   Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.

o   Buy back saham BUMN

o   Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.

o   Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

o   Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.

o   Pemberian bibit unggul pada petani.

o   Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

B.     Saran

Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecilyang membutuhkan perhatian khusus. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.

Masyarakat Indonesia bijaknya turut berpartisipasi dalam program pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan sehingga antara rakyat dan wakil rakyat memiliki komitmen yang sama dalam proses pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar. M. Syafi’i, Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi, Bandung: Mizan, 1995.

Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA kelas XII, Jakarta: Erlangga.

Buku Sejarah  SMA kelas XII  Penerbit Amara.

Gaffar. Affan, Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.

Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.

Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/Masa.Sulit.Pemerintahan.SBY

http://hinokaji.wordpress.com/2010/04/17/catatan-ekonomi-pada-masa-pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-periode-2004-2009/

http://makassar.tribunnews.com/2011/10/25/reshuffle-selebrasi-politik-pencitraan-sby

http://travel.kompas.com/read/2011/06/03/05133592/Implementasikan.Pancasila

http://sosbud.kompasiana.com/2013/10/02/pancasila-sebagai-ideologi-hidup-dan-terbuka-596847.html